Sebuah Bagian Subtitle

Lalu bagaimana asal usul THR itu sendiri ??

THR ternyata membutuhkan proses sejarah yang cukup panjang. Pembagian dan pemberian uang THR bagi para pekerja di Indonesia dimulai pertama kali pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi. Soekiman Wirjosandjojo adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-6.

Kala itu pembagian uang THR tersebut merupakan salah satu program kerja kabinet Soekiman yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri sipil (PNS). Kelompok pegawai negeri sipil terdiri dari priyai, menak, kaum ningrat, TNI, dan sekelasnya.

Pada era Kabinet Soekiman, pembagian THR bisa berupa uang setiap bulan di akhir bulan Ramadhan, yakni sebesar Rp 125 sampai Rp 200, yang sekarang setara dengan Rp 1.100.000 sampai Rp 1.750.000. Tidak hanya itu, tunjangan juga diberikan diberikan dalam bentuk tunjangan beras.

Protes kaum buruh terhadap pemberian THR

Pada tanggal 13 Februari 1952, dimulainya aksi protes dan demonstrasi dari kaum buruh terhadap pembagian THR yang diperuntukkan hanya untuk PNS saja. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara kaum buruh dan pegawai negeri. Sebagai bentuk protesnya, para kaum buruh langsung menggelar mogok, sembari menuntut pemerintah untuk adil dalam memberikan tunjangan kepada mereka. Namun, tuntutan dari kaum buruh tidak dapat diterima oleh pemerintah.

Tak lama, perjuangan kaum buruh pada masa itu tidak sia-sia. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1994, pemerintah akhirnya secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Tahun lalu, pemerintah memutuskan untuk merevisi peraturan mengenai THR, yang tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016. Berdasarkan Permen tersebut, Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah non upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan pada 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja berlangsung. Sistem pemberian dan pembayaran THR oleh perusahaan bagi pekerja atau kaum buruh ini berlaku dalam setahun sekali.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi keterlambatan yang dilakukan perusahaan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya, seperti dikenakannya denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Hal ini tentu saja dilakukan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

Tunjangan Hari Raya dalam persepsi suatu perusahaan merupakan sebuah nilai tambah penghasilan bagi pekerjanya yang juga membutuhkan pengelolaan yang baik disamping komponen payroll lainnya. Oleh karena itu, menggunakan sistem yang baik seperti  Software Payroll, Leukeun Payroll  adalah solusi yang tepat mengelola data payroll anda seperti gaji, upah, tunjangan, pph 21 dan juga THR tentunya.